Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019

Korupsi telah menghambat sistem pemerintahan berjalan dengan baik, sehingga akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya UU No. 19 tahun 2019 telah memberikan arah baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.  Penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan, ya...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Nanci Yosepin Simbolon
Natura:	Artigo
Lingua:	Indonésio
Pubblicazione:	Universitas Medan Area 2020-12-01
Serie:	Jurnal Mercatoria
Soggetti:	tindak pidana korupsi, kpk, politik hukum pemberantasan korupsi.
Accesso online:	http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/3740
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!