Kebijakan Publik Deliberatif Pemerintahan Desa: Catatan Legal-Historis Selama Implementasi Otonomi Daerah

Pasca reformasi, Pemerintah menjamin keterbukaan akses partisipasi publik masyarakat hingga level desa melalui berbagai produk hukum baik berupa undang-undang hingga peraturan pemerintah. Fakta problematiknya, terdapat fenomena pseudo partisipasi yang mencerminkan adanya persoalan dan tantangan yan...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Eduardo Edwin Ramda
Formato:	Artigo
Idioma:	Inglês
Publicado em:	Secretariat General of the Ministry of Home Affairs 2025-04-01
coleção:	Bestuurskunde
Assuntos:	Deliberatif Desentralisasi Kebijakan Publik
Acesso em linha:	https://jurnalsetjen.kemendagri.go.id/index.php/bjgs/article/view/200
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!