PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Perubahan nomenklatur penyelenggaraan pemerintahan, seperti yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipengaruhi oleh pergeseran dinamika politik. Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang dianggap ketinggalan zaman karena adanya perubahan keadaan, ketatanegaraan, dan kebutuhan penyelenggaraan...

Cijeli opis

Bibliografski detalji

Glavni autor:	Siti Hasanah
Format:	Artigo
Jezik:	Inglês
Izdano:	UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin 2025-02-01
Serija:	Al-Adl
Teme:	kewenangan absolut urusan pemerintahan pemerintah daerah.
Online pristup:	https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/14740
Oznake:	Dodaj oznaku Bez oznaka, Budi prvi tko označuje ovaj zapis!