Codice QR

Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Kepakaran Peneliti Hukum

Permasalahan reformasi birokrasi adalah kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur kelembagaan, tidak saling sinkron dengan berbagai ketentuan lainnya, menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya m...

Descrizione completa

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale: Marulak Pardede
Natura: Artigo
Lingua:Inglês
Pubblicazione: Badan Strategi Kebijakan Hukum 2017-03-01
Serie:Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Soggetti:
Accesso online:https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/178
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!