Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kota Mataram)

Diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) memberikan perubahan terhadap pembagian kewenangan penyelenggaraan penataan ruang dan berimplikasi terhadap implementasi kebijakan sektoral di daerah. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui pengaturan tata ruang Kota Matara...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Ari Dafid
Formato:	Artigo
Lenguaje:	Inglês
Publicado:	Faculty of Law Universitas Kristen Maranatha 2017-11-01
Colección:	Dialogia Iuridica
Materias:	kewenangan pemerintah daerah penataan ruang.
Acceso en línea:	https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/729
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!