ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi di Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai)

<p>Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk pajak pertambahan nilai, yaitu sebesar 10 persen. Sebagai konsekuensi adanya kewajiban untuk membayar pajak pertambahan nilai sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, maka pengawasan merupakan salah satu titik kunci agar pajak pertambahan nilai dapat be...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Oryza Vanda Rohna Silangit
Formato:	Artigo
Idioma:	Indonésio
Publicado em:	Universitas Medan Area 2017-08-01
coleção:	Jurnal Mercatoria
Assuntos:	Peran Inspektorat, Pengawasan, Pajak Pertambahan Nilai.
Acesso em linha:	http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/670
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!