ALASAN SEBAGIAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH TIDAK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASIL HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Pengelolaan kekayaan negara diatur di dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 23D Undang-Undang 1945. Pengaturan keuangan negara tidak lepas dari tanggung jawab pemeriksaan BPK sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negar...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autori principali:	Steffi Zafia Furqan, Kurnia Warman, Hengki Andora
Natura:	Artigo
Lingua:	Inglês
Pubblicazione:	Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti 2023-07-01
Serie:	Unes Journal of Swara Justisia
Soggetti:	alasan pejabat pemerintah daerah tindak lanjut rekomendasi
Accesso online:	https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/352
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!