Hak Konstitusional Lembaga Kepresidenan Dalam Penolakan Pengesahan RUU APBN Oleh DPR

<p>Setiap negara tentulah memiliki sebuah konstitusi yang pada umumnya digunakan sebagai pedoman pada saat menjalankan roda pemerintahannya. Dalam konstitusi di Indonesia yang menerapkan sistem pemerintahan presidensiil, menggunakan konsep pemisahan kekuasaan <em>(separation of power) </em>antar lem...

Popoln opis

Bibliografske podrobnosti

Principais autores:	Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty
Format:	Artigo
Jezik:	Inglês
Izdano:	Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram 2019-12-01
Serija:	Jurnal IUS
Teme:	apbn, presiden, dpr, penolakan rapbn, fungsi anggaran
Online dostop:	http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/633
Oznake:	Označite Brez oznak, prvi označite!